Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
11 Jun 2018 Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan 6 Jul 2017 Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2013) diatur bahwa : Pengusaha yang membayar 27 Jan 2019 yang telah ditetapkan pada Pasal 162 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satunya memuat aturan tersebut maka pekerja dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan pada Pasal 62 UU. 6 Apr 2015 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT Sinar Galaxy yang berkedudukan di Jl. Kertajaya Indah Timur No. Dalam ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, diatur mengenai 26 Mei 2019 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. kontrak berakhir adalah Pasal 62 Undang-undang Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Namun berdasarkan Pasal 166 UU Ketenagakerjaan, ahli waris karyawan tetap berhak Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. Phone: +62 878 8875 5200
PEKERJA MAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG - SERIKAT … Pemagangan dalam negeri (Permenakertrans No. Per-22/Men/IX/2009). Dalam pasal 1 angka 11 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa : Pagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarkan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Peraturan Jam Kerja Menurut Depnaker yang Wajib Diketahui ... May 24, 2018 · Peraturan mengenai Ketenagakerjaan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 77 sampai pasal 85. Dimana, Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini mengatur 2 sistem, yaitu: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Perhitungan Uang Pesangon [Pasal 156 ayat (2) UU ... Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156, ayat 1 menyebutkan," Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima." Peraturan Tenaga Kerja-Adie: UU No.13/2003 ttg UU ... UU No.13/2003 ttg UU Ketenagakerjaan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Pasal 62. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud TENTANG MASALAH PHK , MAU TAU ATAU CUMA TAU……LIHAT … Merujuk pada Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pihak yang … UU No 2 Tahun 2004 - a-rega
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan) Feb 16, 2009 · P E N J E L A S A N UU Ketenagakerjaan No.13 Th.2003 25 Maret 2003 By. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr. PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. UMUM Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Inilah 10 Hak Karyawan Sesuai UU Ketenagakerjaan Sebagai karyawan, kita harus tahu bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia dilindungi UU Ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan kontrak kerja, phk, gaji, dan lainnya diatur di situ. Termuat dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan ini menjadi dasar kebijakan untuk melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. UU.NO 13 tahun 2003 “ketenagakerjaan” | HUKUM INDONESIA
